Soppeng – GOVAL NEWS - Upaya transparansi dalam proses kemitraan media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Meski pihak dinas menyatakan proses administrasi berjalan objektif, sejumlah pihak menilai masih ada hal-hal yang terkesan ditutup-tutupi, khususnya terkait daftar media yang telah terakomodasi atau “terkafer” dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah.Pada Jum'at ( 6/3/2026 )
Saat ditemui di ruang kerjanya, Nasita menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menjalankan proses kemitraan media secara profesional. Namun di sisi lain, muncul dugaan bahwa tidak semua informasi terkait mekanisme dan daftar media yang bermitra disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Secara prinsip kami ingin prosesnya berjalan baik dan objektif. Tetapi memang ada pertanyaan dari beberapa pihak terkait media mana saja yang sudah terakomodasi,” ujarnya.
Di lapangan, sejumlah pelaku media menilai kebijakan tersebut terkesan transparan di permukaan, namun masih menyisakan ruang pertanyaan. Terutama mengenai kriteria pasti yang digunakan dalam menentukan media yang dapat bermitra dengan pemerintah daerah.
Nasita juga menanggapi adanya anggapan bahwa pemilihan media mitra cenderung selektif. Menurutnya, pihak dinas tetap mempertimbangkan berbagai aspek administratif dan profesionalitas media.
“Memang ada penilaian tertentu, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa beberapa media yang sudah dikenal sebelumnya lebih mudah diverifikasi keberadaannya,” kata Nasita.
Pernyataan tersebut justru memunculkan dugaan di kalangan jurnalis bahwa faktor kedekatan atau tingkat pengenalan terhadap media tertentu bisa saja memengaruhi proses seleksi kemitraan.
Sejumlah insan pers berharap Diskominfo dapat membuka informasi lebih rinci mengenai daftar media yang telah bermitra serta kriteria yang digunakan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keterbukaan informasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh media yang memenuhi syarat.
Hingga kini, polemik mengenai transparansi kemitraan media di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi perbincangan di kalangan jurnalis lokal. Banyak pihak berharap adanya penjelasan lebih terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa proses tersebut dilakukan secara pilih-pilih. ** Erwin GOVAL **
Komentar0