BSYoTSr7GSY8GfdlGfziBSM5Gi==

Sorotan Tajam Anggaran Publikasi Diskominfo:800 Juta Digelontorkan Masih Gelap


SOPPENG - GOVAL NEWS -  Anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali menuai sorotan. Tahun 2026, Diskominfo disebut menggelontorkan anggaran yang terbilang fantastis, mencapai sekitar Rp800 juta untuk kerja sama media.



Hal tersebut disampaikan Nasytha saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Namun pernyataan itu justru memunculkan banyak pertanyaan di kalangan insan pers.



Pasalnya, dari anggaran ratusan juta rupiah tersebut, jumlah media yang terkafer disebut hanya berkisar 80 hingga 83 media.



Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Dengan anggaran mencapai Rp800 juta, publik menilai seharusnya ada transparansi yang jelas mengenai mekanisme pembagian anggaran, mulai dari kriteria media yang dipilih hingga besaran kerja sama yang diterima masing-masing media.



Lebih jauh lagi, hingga saat ini data lengkap media yang telah masuk dalam daftar kerja sama juga belum dibuka secara terbuka. Padahal, anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.



Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan jurnalis. Apakah proses penentuan media dilakukan secara objektif, atau justru ada media tertentu yang diprioritaskan?



Tanpa keterbukaan data, dugaan tersebut sulit ditepis.



Sejumlah pihak menilai Diskominfo semestinya tidak menutup diri terhadap permintaan informasi publik. Apalagi, transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah.



Jika benar hanya sekitar 80 hingga 83 media yang terlibat, maka publik berhak mengetahui bagaimana skema pembagian anggaran Rp800 juta tersebut. Apakah dibagi merata, berdasarkan klasifikasi media, atau ada pertimbangan lain yang belum diungkap?



Hingga berita ini diturunkan, rincian anggaran per masing-masing media serta daftar resmi media yang terkafer masih belum dipublikasikan secara terbuka.



Keterbukaan informasi kini menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Tanpa transparansi, anggaran ratusan juta rupiah tersebut berpotensi memicu kecurigaan dan mempertanyakan akuntabilitas pengelolaanya. Senin (9/3/2026 )   **Erwin Goval**

Komentar0

Type above and press Enter to search.