Soppeng - GOVAL NEWS - Polemik mencuat di Kabupaten Soppeng setelah beredar dugaan kuat bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda akibat persoalan anggaran.
Sorotan tajam publik mengarah pada penggunaan dana senilai Rp2,18 miliar yang disebut-sebut dialokasikan untuk pembelian kendaraan mewah jenis Lexus LM 350h.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, secara tegas menyampaikan kritiknya.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk yang bertentangan dengan arah kebijakan efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendesak KPK turun tangan mengawasi ini. Jangan sampai efisiensi hanya jadi tameng untuk memangkas hak demokrasi rakyat desa, sementara pimpinan justru berpesta fasilitas mewah. Transparansi adalah harga mati,” tegas Alfred saat ditemui di kediamannya.
Menurutnya, apabila benar terjadi pengalihan atau penggunaan anggaran yang berdampak pada tertundanya Pilkades, maka hal tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hak demokrasi masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
Alfred juga menyinggung adanya dugaan kepentingan pribadi di balik kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka dan rinci mengenai skema anggaran serta prioritas belanja daerah.
Penundaan Pilkades, lanjutnya, apabila benar terjadi karena faktor anggaran, dinilai berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa serta mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen transparansi pemerintah daerah.
“Permainan seperti itu, yang memahami pastinya sudah tahu maksudnya. Intinya, tingkah itu merugikan masyarakat Soppeng,” tandasnya.
Hingga berita ini disiarkan pada Rabu (11/2), pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng belum dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan anggaran Rp2,18 miliar tersebut maupun keterkaitannya dengan penundaan Pilkades.** Tim **
Komentar0